Program MBG Belum Terwujud, Kecamatan Keruak Butuh Lima Dapur Umum

Keruak (desasepit.web.id) : Dukungan terhadap program Makanan Bergizi Gratis (MGB) terus mengalir dari berbagai pihak. Walaupun pada pelaksanaannya, program ini belum merata ke suluruh wilayah di Indonesia. Salah satu wilayah yang belum tersentuh yakni Kecamatan Keruak.

Berbagai kendala menjadi alasan. Salah satunya, karena keberadaan dapur umum alias satuan layanan pemenuhan gizi (SPPG) di wilayah ini belum terbangun. Hal ini diketahui dari acara sosialisasi program makanan bergizi gratis (MBG) bersama anggota komisi IX DPR-RI H.M. Muhazzim Akbar di Aula Kantor Camat Keruak, Jumat (02/05/2025).

Dalam acara ini hadir Kombespol Lalu Muh. Iwan Mahardan, SIK,MM selaku Sekretaris Deputi Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional (BGN) bersama dengan Komisi IX DPR-RI H.M. Muhazzim Akbar sebagai pemateri.

Orang Juga Melihat : Pemdes Sepit Siap Berikan Yang Terbaik di Ajang Desa Cantik 2025

Yuk Isi Kuisoner Penilaian Kepuasan Masyarakat Untuk Pelayanan Pemerintah Desa Sepit, Klik Disini Untuk Mengisi.

Dalam pemaparannya, Kombespol Lalu Muh. Iwan Mahardan menerangkan, di Kecamatan Keruak setidaknya membutuhkan sekitar lima sampai enam dapur umum dalam menunjang keberlangsungan program MBG.  Karena satu dapur umum akan melayani sekitar 3.000 penerima program.

”Yang siap beroperasi baru dua dapur,” terangnya.

Dari pemaparannya, di Kabupaten Lombok Timur baru ada lima SPPG atau dapur umum yang sudah beroperasi. Yakni di Kecamatan Aikmel 1, Kecamatan Masbagik 1, Kecamatan Selong 1, dan Kecamatan Sakra 2.

Secara menyeluruh di Provinsi NTB, dapur umum yang sudah beroperasi sebanyak 30. Rinciannya, Lombok Timur 5, Lombok Barat 7, Lombok Utara 1, Lombok Tengeh 8, Kota Mataram 3, Kota Bima 1, Kabupaten Bima 1, Kabupaten Dompu 2, Kabupaten Sumbawa 1, dan Kabupaten Sumbawa Barat 1.

”Ini terus kami dorong karena target Desember 2025 sudah 30.000 lokasi,” ungkap putra asli Lombok Timur ini.

”Barangkali ada masyarakat yang berminat menjadi mitra (dapur umum, red) bisa mengajukan melalui tahap-tahap dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh BGN,” lanjutnya.

Demi menunjang keberhasilan program MBG ini, pemerintah telah mengklaster pembangunan SPPG di seluruh Indonesia menjadi empat tahap. Tahap 1 sebanyak 937 lokasi, Tahap 2 sebanyak 2.604 lokasi, tahap 3 sebanyak 1.459 lokasi, dan tahap akhir sebanyak 30.000 lokasi. Sementara sasaran pada program ini mengacu pada jumlah Dapodik, jumlah ibu hamil dan menyusui, serta balita. Diperkirakan Provinsi NTB membutuhkan sekitar 400 SPPG.

Baca Juga : Penerima Rata-Rata Disabilitas, Pemdes Mulai Salurkan BLT-DD 2025

Anggota Komisi IX DPR-RI HM. Muhazzim Akbar mengatakan, pada dasarnya program MBG ini tidak hanya sekadar memberikan makanan namun esensinya bagaimana supaya gizi anak-anak di Indonesia tercukupi dan terpenuhi.

Karena itu, dalam setiap pelaksanaannya setiap hari sudah diatur takaran gizi oleh ahli gizi. ”Penyebab stunting karena gizi kurang bagus. Negara hadir dan mengatur ini karena target 2045 saat Indonesia genap berusia 100 tahun melahirkan generasi emas,” terangnya.

Ia pun meminta kepada seluruh lapisan masyarakat agar bersabar apabila program ini belum sama sekali tersentuh di wilayah masing-masing. Karena menurutnya, ini adalah program besar dan membutuhkan anggaran yang besar sehingga harus bertahap dalam pelaksanaannya”Pelan-pelan, pemerintah sedang berupaya untuk mewujudkan program ini merata di seluruh Indonesia,” tandasnya. (ZN)