Capaian Pungutan PBB-P2 Masih Rendah, Dana TPP Kecamatan dan BHP-RD Desa Terancam

Oleh : Muhammad Sulhan Hadi

Editor : Zain Muhammad

Keruak,(desasepit.web.id).-Capaian realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di wilayah Kecamatan Keruak sampai saat ini masih terbilang rendah. Pasalnya, informasi dari UPT PBB-P2, realisasi Kecamatan Keruak berada diangka 69,3 %. Jika merunut dari target realisasi 80 %, artinya capaian realisasi saat ini masih jauh panggang dari api.

Bahkan Camat Keruak Jumase, SIP mengatakan hal ini tentu masih jauh dari memuaskan. Hal ini diungkapkan dihadapan para sekretaris desa se-Kecamatan Keruak saat dikumpulkan di Ruang Pelayanan Kantor Camat Keruak, Senin (11/12/2023).

Camat Jumase di awal sambutannya menjelaskan dasar sehingga pihaknya mengumpulkan para Sekdes yakni, terkait penekanan kepada pemerintah kecamatan oleh Pemkab untuk memenfaatksan waktu selama dua minggu ini guna meningkatkan capaian target persentase.

”Selama dua minggu ini kita targetkan capai  PBB-P2 rata-rata di atas 80 %.” Harapnya.

Orang Juga Melihat : Gelar Kemah Kebangsaan, PPDI Lotim Minta Tiga Tuntutan ke Pj Bupati

Yuk Isi Kuisoner Penilaian Kepuasan Masyarakat Untuk Pelayanan Pemerintah Desa Sepit, Klik Disini Untuk Mengisi.

Lebih lanjut mantan Camat Jerowaru ini mgnatakan, bahwa posisi Kecamatan Keruak berdasarkan laporan dari Kepala UPT PBB-P2, Kecamatan Keruak berada di 69,3 %. Untuk memperoleh persentase cukup, kata Jumase maka minimal berada di atasnya,  misalnya 80 %.

Lebih jauh, pria yang sebentar lagi akan purna tugas ini memberikan penjelasan,  perolehan persentase PBB-P2 Kecamatan Keruak berada di posisi 33,62% di Lombok Timur. Sehingga inilah alasan pihaknya mengundang para Sekdes hadir untuk memberikan arahan. Menurutnya, kepala desa kurang fokus dengan masalah PBB, dan yang paling punya wewenang adalah Sekdes.

”Terlebih banyak desa sekitar sembilan desa yang akan segera melaksanakan Pilkades (Kades kurang fokus, red),”.

Dalam sambutannya, Camat Jumase juga mengingatkan tugas dan fungsi (Tufoksi) Sekdes yang menjadi partner dari Camat, terkait dengan permasalah permasalahan seperti ini. Ia mencoba membeberkan permasalahan yang menyebabkan capaian pemungutan pajak masih rendah. Diantaranya, pertama banyak sekali yang tidak singkron subyek dan obyek pajak. Artinya banyak SPPT yang tidak bertuan. Kedua, ada obyek tetapi tidak tahu pemiliknya. Dan ketiga, nama di SPPT benar namun obyeknya tidak sesuai.

”Jikalau  target maksimal hasil pungutan PBB-P2 tahun ini tidak maksimal, maka yang akan terancam adalah Dana Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN  Kecamatan Keruak dan dana APBDESA yang bersumber dari anggaran BHP-RD bisa saja tidak terealisasi seratus persen.” Jelasnya.

”Kalau tidak maksimal, Dana TPP dan BHP-RD tidak keluar semua." Sambungnya.

Dalam sesi dikusi, Sekretaris Desa Senyiur Lukmanul Hadi menjelaskan ada tambahan permasalahan yang dihadapi oleh juru pungut PBB-P2, yaitu kesalahan blok. Misalnya masih banyak SPPT yang ada bloknya di wilayah luar kecamatan misalnya Kecamatan Jerowaru. Permasalahan kedua, yaitu karena tagihan di SPPT terlalu tinggi jika dibandingkan dengan tanah yang dimiliki oleh penanggung pajak (baca: wajib pajak), yang menyebabkan tagihan pajak besar. Sementara penanggung pajak tidak mau membayar lebih. "Pantasan target desa kami tinggi, karena hampir 500 SPPT bermasalah." Jelasnya.

Sedangkan Sekretaris Desa Sepit Muhammad Sulhan Hadi menjelaskan mekanisme pemungutan pajak di desa berbeda-beda, tentu menyebabkan hasil capaian berbeda-beda. Terlebih ada beberapa desa yang menurut informasi kesejahteraan kepada petugas pemungut pajaknya tidak diperhatikan.

Pria yang baru saja memiliki momongan ini berharap, agar fungsi Sekdes sebagai koordinator pemungutan pajak di desa lebih maksimal dengan cara kecamatan bisa menugaskan secara langsung Sekdes menjadi penanggungjawabnya. "Untuk hasil maksimal, ini penting." Terangnya.

Mengacu dari Laporan Mingguan Penerimaan (LMP) PBB-P2 Per 7 Desember 2023 yang diserahkan oleh Pejabat PBB-P2 Kecamatan Keruak pada saat rapat, Ibu Heny Hardi Priatna, S.AP memaparkan bahwa target khususnya di 3 desa bisa di atas 70 %. "Semua harus membantu Kecamatan agar target dan realisasi bisa tercapai dan meningkat." Harapnya. (*)

Baca Juga :

Tabrakan Maut di Depan MA NW Sepit, Satu Korban Dikabarkan Tewas

Pengcab Ikatan Pustakawan Indonesia Lombok Timur Resmi Dilantik

SMAN Terbuka 1 Sakra, Selenggarakan Ujian Semester Ganjil TP. 2023-2024 di TKB Sepit